Indonesian System Dynamics Society

12 Februari 2007

Menjadikan Perguruan Tinggi Sebagai Pembangkit Kewirausahaan

Filed under: Konsep ttg Pembangunan Pemda — irf4n @ 3:45 am

Oleh: Fadel Muhammad

Perguruan Tinggi sebagai katalis tumbuhnya entrepreneurial mind

Dalam buku saya yang terbit Nopember 2000 lalu , saya menekankan pentingnya menyiapkan lapisan entrepreneur berbasis perguruan tinggi. Harus diakui bahwa kondisi Perguruan Tinggi di Indonesia belum kondusif untuk membangun mindset entrepreneur. Mindset adalah world of view, yang saya maksudkan disini adalah kemampuan untuk melihat dan memahami dunia secara berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang. Dengan mindset entrepreneur seseorang menjadi memiliki kemampuan untuk toleran terhadap perbedaan, bersedia dan siap belajar dari situasi-situasi baru dan mampu berfikir divergen.

Suatu saat saya pernah menghadap Rektor Universitas Indonesia (UI), ketika itu masih dijabat Prof. Dr. Mahar Mardjono. Saya mengundang sejumlah mahasiswa UI untuk bekerja magang di tempat saya. Lalu Prof. Mahar memanggil lima mahasiswa. “Kamu mau bekerja magang di tempat Bung Fadel?” begitu kata Prof. Mahar kepada mahasiswanya..

Saya melihat raut wajah mahasiswa yang diundang untuk bekeja di bengkel saya itu tidak menunjukkan antusiasme. Mereka malah menunjukkan sikap kurang percaya diri. Mereka memiliki ilmu pengetahuan, tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya. Melihat pengalaman itu, maka semakin terobsesi tekad saya untuk menyebarkan virus entrepreneurship di kalangan mahasiswa.. Obsesi saya bertambah bulat setelah melihat fakta bahwa hampir sekitar 35% luluan perguruan tinggi tidak terserap di lapangan kerja.

Perguruan Tinggi adalah institusi yang bisa menumbuhkan cara pandang yang tidak myopik karena memiliki tradisi dialog. Dengan dialog, pengetahuan entrepreneurship yang memiliki dua sifat yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge bisa disebarkan dengan efek spiral. Tacit knowledge adalah bersifat personal, konteksnya spesifik, sulit untuk dikomunikasikan dan diformalisasikan. Kebalikan dengan explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang terkodifikasi, mudah ditransmisikan secara sistematik melalui kata dan angka.

Persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi sekarang ini apakah sudah siap dengan infrastruktur yang memungkinkan tumbuhnya iklim kondusif untuk dialog sehingga terjadi konversi pengetahuan dari tacit knowledge menuju explicit knowledge.

Berdasarkan berbagai referensi dan pengalaman, saya mempersepsikan kewirausahaan ke dalam 7 ciri utama. Ketujuh ciri utama itu merupakan identitas yang melekat pada seorang wiraswasta.

1. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang ada pada sosok entrepreneur ditandai dengan (a) kemampuan berorientasi pada tujuan/sasaran; (b) dalam hubungan kerja mampu menghadirkan suasana personal; (c) kepemimpinannya efektif.

2. Inovasi. Inovasi yang dimaksudkan disini adalah kemampuan menyiasati berpindahnya sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungan produktivitas rendah ke lingkungan berproduktivitas tinggi dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Dengan kata lain menghadirkan sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain yang sebelumnya tidak dipikirkan.

3. Cara pengambilan keputusan. Entrepreneur dalam mengambil keputusan memiliki gaya yang berbeda, mereka lebih didominasi oleh otak kanan yang lebih mengedepankan berfikir kreatif.

4. Sikap tanggap terhadap perubahan. Entrepreneur. Entrepreneur selalu bereaksi positif terhadap perubahan.

5. Working smart. Mampu bekerja secara efektif dan efisien.

6. Mempunyai visi masa depan., yaitu pencerminan komitmen – kompetensi – konsistensi. Entrepreneur senantiasa setia pada komitmnnya dengan melakukan kegiatan-kegitan yang hanya ada kompetensinya dengan pengembangan dirinya. Dengan demikian, ia senantiasa tampil konsisten.

7. Sikap terhadap risiko. Entrepreneur cenderung opportunity focused bukan risk focused..

Perguruan tinggi yang mempunyai tradisi dialog untuk ke depan harus mau mengambil prakarsa mengkonversi pengetahuan kewirausaan yang ada di dunia usaha ke masyarakat akademik. Yang sudah dilakukan oleh pendidikan tinggi dan menjadi tradisi masyarakat keilmuan adalah melakukan combination: dari explicit knowledge yang satu ke explicit knowledge lainnya, yaitu proses mensistematisasikan konsep ke dalam sistem pengetahuan. Konversi pengetahuan ini mencakup menggabungkan body of knowledge yang berbeda-beda sehingga diperoleh body of knowledge baru. Pendidikan magister manajemen yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi adalah salah satu contohnya.

Cara kedua adalah internalization: dari explicit ke tacit. Ini adalah proses mewujudkan explicit knowledge menjadi tacit knowledge. Proses ini erat kaitannya dengan “learning by doing”. Ketika pengalaman yang dimiliki individu digabungkan dengan explicit knowledge itu diinternalisasikan melalui sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi maka terbentuk tacit knowledge. Tacit knowledge yang menjadi basis mental model itu merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi. Tacit knowledge yang ada pada level individu harus disebarkan ke level organisasi, dengan penyebaran tersebut dimulailah suatu new spiral knowledge creation. Perguruan Tinggi yang berhasil menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi unggulan dan banyak melahirkan entrepreneur salah satunya adalah disebabkan pada kemampuanya melakukan internalisasi pengalaman dan pengetahuan sehingga bisa membentuk tacit knowledge pada komunitas akademik. Tacit knowledge ini juga memberikan sumbangan bagi terbentuknya core competency.

Ketiga, eksternalisasi. Adalah proses mengartikulasikan tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Ini adalah inti dari proses pembentukan pengetahuan, tacit knowledge diubah menjadi explicit knowledge. Untuk ke depan perguruan tinggi harus proaktif melakukan dialog dengan komunitas yang memiliki tacit knowledge (dalam hal ini kalangan entrepreneur) dengan masyarakat akademik sehingga akan menciptakan proliferasi pengetahuan (yang sifatnya tacit) dan akhirnya menjadi explicit. Mengundang para entrepreneur dan kalangan dunia usaha ke kampus untuk berbagi pengalaman secara berkesinambungan memungkinkan masyarakat akademik bisa mengkonstuksi pengetahuan kewirausahaan melalui metafora, analogi, konsep, atau model kewirausahaan yang eksplisit dan bisa dipelajari oleh siapapun.

Keempat, sosialissi. Sosialisasi adalah proses berbagi pengalaman. Individu dapat memperoleh tacit knowledge secara langsung dari lainnya tanpa menggunakan bahasa. Kerja magang adalah salah satu cara untuk mendapatkan tacit knowledge, dari magang ini individu dapat melakukan observasi, imitasi, dan mempraktekan apa yang telah dilihatnya. Sekarang ini masih sedikit sekali dosen yang melakukan magang di industri, juga masih sedikit perusahaan yang memberikan kesempatan kepada mereka.

Entrepreneuralism sebagai ideologi bisnis abad 21

Ernst & Young sebuah perusahaan konsultan internasional dalam penelitiannya pada tahun 1998 tentang visi entrepreneuralism terhadap 500 pengusaha terkemuka di Amerika diperoleh temuan yang menarik.

· Entrepreneuralism akan menjadi “defining trend of the business” pada abad 21.

· Akan semakin banyak orang yang memasuki kegiatan kewirausahaan.

· Entrepreneuralism akan meningkat di seantero penjuru dunia, termasuk di negara-negara yang tidak masuk sebagai negara industri seperti di Afrika dan Timur Tengah.

· Peluang kewirausahaan yang menjanjikan pada abad ini adalah sektor teknologi / internet,kedokteran, food service / hospitality, layanan informasi / manajemen informasi.

· Lingkungan ekonomi entrepreneurial ditandai oleh “penekanan yang lebih besar pada “personal fulfillment”, “inovasi yang meningkat”, dan “creative work arrangement”.

Tanda-tanda jaman ini yang harus ditangkap oleh masyarakat kampus, terutama mahasiswa. Pada abad ini entrepreneurship memberikan unlimited opportunity terutama kepada mereka yang mampu menjalin creative work arrangement.

Dunia sekarang sudah berubah. Semua bangsa di dunia berusaha mengubah dirinya untuk menjadi makmur melalui jalan industri. Negara-negara di Asia Timur adalah sebuah contoh keberhasilan dari suatu bangsa yang dalam waktu kurang dari 50 tahun mampu mengubah dirinya dari negara agraris menjadi negara industri. Kemampuan industrial bangsa-bangsa Asia Timur (Jepang, Korea dan Taiwan) telah mencengangkan negara-negara industri lama (Barat). Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ketiga negara tersebut tidak lepas dari adanya tantangan yang berkesinambungan dan adanya proliferasi entrepreneurial mind. Jepang dihadapkan kelangkaan pada sumber daya alam dan keinginan membangkitkan kembali kejayaan industri Jepang yang porak poranda akibat perang. Korea Selatan selalu berada dalam ancaman Korea Utara, untuk menunjukkan bahwa Korea Selatan yang lebih unggul dan makmur dari Korea Utara tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan industri sebagai tulang punggung ekonomi Korea Selatan. Demikian juga Taiwan agar tidak dipandang sebelah mata oleh Cina maupun masyarakat internasional.

Korea menghadapi krisis pada waktu yang bersamaan dengan Indonesia tapi kini sudah mendekati pulih. Keberhasilan mereka tidak lepas dari keberadaan lapisan masyarakat yang menjadikan prestasi sebagai suatu terminal sementara untuk mencapai suatu kemajuan. Selain itu nilai-nilai entrepreneurship telah menyebar ke semua lapisan. Indonesia yang berusaha mengejar ketinggalan dari negara lain dengan mentransformasikan masyarakat agraris menuju masyarakat industri melalui program pembangunan jangka panjang sudah membuahkan prestasi, sayang krisis ekonomi menerpa sehingga prestasi itu menjadi tidak berarti. Sektor industri adalah kontributor terbesar pembentukan PDB Indonesia (23,47%) sementara sektor pertanian (17,40%) data tersebut adalah data sebelum krisis. Dengan semakin berperannya sektor industri sebagai tulang punggung ekonomi muncul suatu ironi, saat ini di Indonesia terdapat 322.750 penganggur intelektual, jumlah itu akan meningkat menjadi dua kalinya bila ditambah dengan mereka yang kini mengalami PHK. Tingginya angka pengangguran terdidik ini tidak lepas dari rendahnya etos kerja lulusan perguruan tinggi dan tidak adanya entrpreneurial mindset.

Entrepreneurship: Sesuatu Yang bisa dipelajari

Keengganan lulusan perguruan tinggi memilih menjadi entrepreneur salah satunya karena terjebak dalam mitos. Mitos pertama adalah entrepreneur itu dilahirkan, bukan diciptakan. Ada pemikiran yang telah menjadi mainstream bahwa karakteristik entrepreneur itu tidak dapat dipelajari karena sudah melekat pada si entrepreneur itu sendiri sejak mereka dilahirkan. Mitos tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekarang ini di perguruan tinggi telah dibuka program studi kewirausahaan. Ini adalah suatu bentuk pengakuan bahwa kewirausahaan itu bisa dipelajari seperti disiplin ilmu lainnya. Sekarang sudah banyak tulisan ilmiah tentang kajian entrepreneur. Salah satu situs yang banyak menyajikan tulisan ilmiah tentang entrepreneurship adalah: http:/www.babson.edu.

Mitos kedua, entrepreneur adalah selalu seorang penemu. Pemikiran bahwa entrepreneur sama dengan inventor adalah hasil dari kekeliruan memahami visi entrepreneurr. Memang banyak inventor juga sekaligus sebagai entrepreneur. Tetapi tidak kurang banyaknya orang menjadi entrepreneur karena kemampuannya melakukan berbagai macam inovasi. Untuk contoh, Ray Kroc ia bukanlah penemu fast food franchise, tapi dengan gagasan inovatifnya ia berhasil menjadikan McDonald sebagai perusahaan fast-food terbesar di dunia.

Mitos ketiga, untuk menjadi entrepreneur diperlukan luck atau hokie. Sebenarnya entrepreneur yang berhasil adalah yang mampu berada pada tempat dan waktu yang tepat bukan karena hokie. Luck baru akan terjadi bila persiapan itu bertemu dengan kesempatan. Entrepreneur selalu membuat persiapan (skill, wawasan, network) untuk mengkapitalisasi kesempatan. Kesempatan berusaha itu senantiasa tersedia dan semua kesempatan usaha yang tersedia relatif menarik. Yang menjadi persoalan, justru pada calon wiraswastawan itu sendiri. Apakah mereka tertarik atau tidak. Ketertarikan itu ditentukan oleh kualitas dan tingkat kapabilitas seseorang. Bagi wiraswastawan yang inovatif, peluang usaha senantiasa dapat ia temukan dalam rumusan yang jelas. Yang menjadi penting di sini adalah menghayati perubahan yang senantiasa mengandung peluang. Kemampuan penghayatan ini ditentukan oleh mindset yang dimilikinya.

Untuk mendobrak mitos, calon entrepreneur harus mempersiapkan pendidikan dengan baik. Pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting bagi entrepreneur. Ia berperan penting dalam membantu entrepreneur menghadapi masalah yang harus diselesaikannya. Sejarah memang telah mencatat ada sejumlah entrepreneur berasal dari siswa drop out seperti William Durant, Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Alva Edison dan William Lear. Secara formal pendidikan mereka tidak begitu bagus, tetapi mereka melakukan proses pembelajaran sendiri, mereka menyerap explicit knowledge melalui learning by doing sehingga mereka berhasil menyusun skema berfikir untuk dijadikan panduan menghadapi persoalan.

Pada waktu lalu berkembang pemikiran yang membedakan secara dikotomis antara entrepreneur dan bukan entrepreneur. Entrepreneur dicirikan dengan orang yang kreatif – imajinatif, berfikir bebas sedangkan yang bukan entrepreneur biasanya lebih mengandalkan logika semata, miopik dan kaku.. Sekarang ini pendikotomian tersebut tidak berlaku. Menurut penelitian David Hills dari Center for Creative Leadership, USA diperoleh temuan bahwa setiap orang itu mampu untuk menjadi kreatif. Kreativitas itu bukan bakat tetapi sesuatu yang dapat dipelajari. Hambatan terjadinya kreativitas diantaranya adalah pola berfikir yang tradisional. Orang tidak pernah dipicu innate creativity-nya. Kreativitas dapat diasah dengan memfungsikan peran otak kanan antara lain dengan:

· Selalu mengembangkan pertanyaan, “Apakah ini cara terbaik”. Ini adalah suatu bentuk berfikir divergen.

· Melawan kebiasaan, rutinitas dan tradisi atau sesuatu yang telah mapan.

· Selalu melakukan refleksi, berfikir imajinatif.

· Play mental games, yaitu mencoba melihat persoalan dari perspektif yang berbeda seperti melalui analogi atau metafora.

· Terbuka untuk mendapatkan lebih dari satu jawaban yang benar

· Menautkan gagasan yang nampaknya tidak berhubungan dengan persoaan yang dihadapi untuk membangkitkan solusi yang inovatif.

· Mengembangkan “helicopter skill” yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu persoalan dari perspektif yang lebih luas dan kemudian menukik kembali pada fokus persoalan dan mencari solusinya dengan berbagai alternatif solusi.

Harus diakui bahwa mengembangkan kreativitas itu bukan pekerjaan mudah. Hambatan eksternal seperti tekanan waktu, tidak ada dukungan dari manajemen, kebijakan perusahaan yang rigid adalah salah satu bentuk hambatan yang dihadapi oleh individu dalam mengembangkan kreativitas. Namun hambatan yang paling sulit untuk diatasi adalah hambatan yang berasal dari diri sendiri, yaitu berupa gembok mental yang menyebabkan kita tidak bisa berfikir merdeka. Sejumlah gembok mental yang kerap membatasi kreativitas, yakni:

 

1. Terfokus pada upaya mencari “satu jawaban yang benar”. Padahal setiap persoalan itu memiliki ambiguitas. Satu pertanyaan memiliki banyak jawaban yang benar.

2. Terlalu mengandalkan pada logika. Logika memang bagian penting dari proses kreatif, khususnya ketika mengevaluasi dan mengimplementasikan ide. Namun demikian pada fase proses imajinatif, berfikir logis sering menggembok kreativitas. Intuisi menjadi lebih penting, karena ia merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang kaya dengan perspektif.

3. Mengikuti aturan dengan membuta. Kita sering tidak cukup berani untuk keluar dari aturan. Seringkali kreativitas itu muncul karena kemampuan kita untuk melanggar aturan yang sudah ada sehingga kita bisa melihat cara baru untuk melakukan sesuatu. Contoh yang sangat bagus adalah “Shinkasen Thinking”. Jepang tidak akan mampu menciptakan kereta peluru berkecepatan tinggi bila terpaku pada rule perkeretaapian yang sudah ada.

4. Selalu berorientasi praktis. Membayangkan jawaban yang terkadang tidak masuk akal dari suatu pertanyaan yang logis sering memberikan inspirasi terbentuknya ide kreatif.

5. Menjadi terlalu spesialis. Orang yang terlalu spesialis cenderung kurang tertarik pada sesuatu yang berada di luar bidangnya. Padahal pemikir kreatif cenderung mencari ide di luar wilayah spesialisasinya.

6. Menghindari ambiguitas. Ambiguitas dapat menjadi stimulus yang kuat bagi kreativitas. Ambiguitas mendorong kita untuk memikirkan sesuatu yang berbeda. Ada contoh menarik, Jeffrey Erexson seorang entrepreneur mengajukan pertanyaan, “apa itu kulit?” hampir semua orang mengatakan bahwa kulit adalah jangat binatang mamalia. Erexson kemudian bertanya lagi, “mengapa bukan jangat dari ikan?” Dengan menghargai ambigiuitas ia akhirnya menemukan peluang usaha dengan mendirikan Ocean Leather Inc.

7. Takut kelihatan bodoh. Berfikir kreatif itu tidak memberi tempat bagi konformitas. Ide-ide baru jarang lahir dari lingkungan yang konformis.

8. Takut berbuat kesalahan. Orang kreatif dalam mencoba gagasan baru sering menghadapi kegagalan. Namun mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Kegagalan adalah merupakan biaya belajar untuk sukses.

9. Cepat mengaku dirinya tidak kreatif. Banyak orang merasa dirinya tidak kreatif, karena mereka menganggap kreatif itu hanya milik segelintir orang.

 

18 Mei 2006

Pembangunan Daerah Fokus Pada Keunggulan Daerah

Filed under: Konsep ttg Pembangunan Pemda — irf4n @ 5:02 am

Oleh: Fadel Muhammad

Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk melakukan pembaharuan diberbagai sector sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna di mata rakyatnya (van Vierlo, 1996). Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualtias pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah (Nutt and Backoff, 1993; Miller and Friesen, 1983; Osborne and Gaebler, 1992; Morris and Jones, 1999).
Penelitian tentang tren inovasi di sector public diperoleh temuan bahwa inovasi telah menciptakan kesadaran tentang perlunya sector public melakukan inovasi dan juga perlunya menggabungkan hasil-hasil ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Drucker (1994), mengatakan bahwa inovasi adalah the specific tool of entrepreneurs that is utilised to exploit change as an opportunity for a different business or a different service. Pengertian inovasi di sini mulai dari perubahan-perubahan kecil hingga perubahan radikal yang sama sekali baru (Pennings, 1987). Dengan demikian inovasi dapat dimaknai sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang baru yang memberikan nilai signifikan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat.
Fokus perhatian para ahli terhadap inovasi saat ini masih condong pada sisi teknologi padahal inovasi juga mencakup pada bidang organisasi dan praktek administrasi. Sayangnya ini kurang diperhatikan dengan serius. Inovasi dalam bidang teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dalam bidang administrasi dan organisasi (Damampour and Evan, 1984). Padahal inovasi dalam bidang organisasi dan administrasi cenderung akan memicu inovasi dalam bidang teknologi, bukan kebalikannya.
Inovasi dalam organisasi tidak terjadi secara acak tetapi terpola. Ada tiga pola inovasi dalam organisasi. Pola pertama, inovasi yang terprogram melalui kegiatan riset dan pengembangan produk atau jasa. Pola kedua, inovasi yang tidak terprogram terjadi ketika muncul inefesiensi dalam organisasi atau ketika resources yang tersedia melimpah melampaui yang diperluka lalu muncul inovasi. Pola yang ketiga inovasi terjadi ketika organisasi mendapat tekanan, seperti terjadi krisis sehingga harus ada tindakan untuk mengatasinya lalu muncul inovasi. Dengan demikian, inovasi dapat dikembangkan seara proaktif dalam organisasi atau terjadi karena adanya tekanan dari lingkungan. (Zaltman et al, 1973).

Inovasi Pemerintah Daerah
Keberadaan pemerintah daerah di mana pun juga adalah dimaksudkan uintuk menghasilkan output. Output penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah adalah berupa percepatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pemberdayaan masyarkat, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu inovasi kelembagaan atau inovasi dalam bidang organisasi menjadi penting dalam praktek pennyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ada tiga inovasi yang perlu dilakukan dalam organisasi pemerintah daerah yaitu: (1) inovasi dalam struktur organisasi agar mampu menghasilkan output yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat; inovasi untuk untuk mengurangi pengaruh red tape (hambatan birokrasi); dan (3) inovasi dalam pembuatan keputusan.
Inovasi dalam bidang pemerintahan atau sector public tidak mudah dilakukan. Borins (2001) mengatakan ada tiga penghambat inovasi. Pertama muncul dari dalam birokrasi itu sendiri, yaitu sikap yang skeptis dan enggan berubah; Kedua berasal dari lingkungan politik. Tuntutan organisasi kadang-kadang tidak bisa dipenuhi karena lingkungan politik yang tidak kondusif seperti penambahan anggaran, peraturan-peraturan yang menghambat dan kepentingan-kepentingan golongan. Hambatan ketiga berasal dari lingkungan di luar sector public seperti keraguan public terhadap efektivitas suatu program, kesulitan melaksanakan program terutama dalam menentukan kelompok ssaran. Inovasi sector public sering mendapat tentangan karena tidak saja akan mempengaruhi standard operating procedur tapi juga akan mempengaruhi pola-pola hubungan dan struktur kekuasaan yang ada.

Drucker (1994) mengamati bahwa inovasi pada organisasi sector public itu sering dihambat oleh tiga factor. Pertama, ketergantungan pada anggaran pusat; kedua, misi dari sector public adalah menjamin terjadinya alokasi resources yang adil bukan memberikan pelayanan menurut kehendak pasar; dan ketiga tujuan utama manajemen sector public adalah melakukan sesuatu dengan baik menurut standard moral yang berlaku, bukan melakuklan prioritasisasi tujuan sesuai dengan skala ekonomi. Oleh karena itu inovasi sector public sering dianggap akan mengikis nilai-nilai fundamental yang menjadi acuan pola tindak organisasi public yaitu keadilan.
Meskipun ada hambatan menurut pengamatan Drucker (1994) sector public hendaknya belajar kepada para innovator. Agar mampu berinovasi harus melihat perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di bidang social, teknologi, ekonomi dan demografi karena setiap perubahan senantiasa membawa peluang baru. Sekali lagi Drucker menegaskan bahwa membangun manajemen wirausaha dalam organisasi public adalah tugas politik yang paling berat dan menantang.

Inovasi atau tertinggal?
Para penyelenggara pemerintah daerah belakangan ini nampak gamang dengan perubahan yang terjadi di semua lini. Pada satu sisi dituntut untuk melakukan inovasi pada sisi lain harus akuntabel. Apa lagi belakangan ini mereka dihadapkan pada sejumlah contoh kasus tentang eksperimen penyelenggaraan pemerintahan di alam otonomi. Banyak pejabat daerah berhadapan dengan hukum karena tindakannya dituduh telah melakukan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melanggar undang-undang. Ini membuat takut mereka melakukan inovasi. Ini membuat pemerintah daerah takut berinovasi akibatnya tidak terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat, demikian juga percepatan kesejahteraan sulit tercapai.
Kasus yang disebutkan di atas sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya mereka memahami bahwa pengelolaan pemerintahan dewasa ini hampir tidak jauh berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Visi penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk mampu menghasilkan konsepsi baru yang konsisten dengan perkembangan tatanan masyarakat dan tatanan ekonomi yang berbasis informasi. Inovasi menjadi kata kunci. Dean Joseph Nye dari Kennedy School’s of Government mengatakan bahwa “pemerintah dengan jelas harus melakukan perubahan yang berkesinambungan sebagai suatu proses fundamental. Inovasi dalam pemerintahan tidak hanya mencakup perubahan menuju “best practise” atau menyediakan informasi yang mudah diakses, tetapi yang lebih penting inovasi itu sendiri harus melembaga dalam pola pikir aparatnya dan benar-benar dipahami.
Persoalannya adalah di mana pemerintah harus belajar untuk melakukan inovasi yang lebih baik dan lebih cepat? Pemerintah dapat belajar dari siapa saja, dan belajar tentang proses inovasi yang sesungguhnya, baik dari sisi kewirausahaan maupun dari sisi korporat, ini akan membantu pemerintah menemukan jalan terbaik dalam berinovasi. Sekarang harus ada perubahan berfikir manajerial di kalangan birokrasi pemerintahan, yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Sekarang bukan lagi kita menanyakan “How are we doing?”, tetapi “What are we going to do next?” Mengapa demikian? Karena tuntutan masyarakat mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pemerintah harus senantiasa beberapa langkap di depan agar mampu membangkitkan kepercayaan kepada warganya.

Mindset Daerah dalam menyikapi Pembangunan
Otonomi Daerah telah mendorong Daerah berusaha untuk mengekslorasi sumber-sumber ekonomi daerah. Sayangnya pencarian sumber-sumber tersebut sering kali tidak sejalan dengan tugas utama pemerintah Daerah yaitu: 1) menyelenggarakan public service obligation dan 2) menciptakan kesempatan berusaha kepada warganya.
Penelitian Wiralaga (2005) yang menyoroti transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak yang dikaitkan dengan pertumbuhan PAD memberikan temuan yang menarik.
• Ada korelasi yang signifikan antara volume transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan pertumbuhan PAD. Penggalian PAD untuk meningkatkan PAD agar volume transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak lebih besar sering dilakukan dengan mengabaikan potensi/kemampuan daerah.
• Ada kecenderungan sentimen antar daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Prestasi Daerah dalam mengumpulkan PAD dan retribusi sering dijadikan referensi daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama tanpa melihat kondisi dan portensi Daerah itu sendiri.
• Ada indikasi peningkatan belanja daerah dipengaruhi oleh belanja daerah-daerah sekitarnya yang mewujud ke dalam persaingan pengeluaran/belanja. Peningkatan belanja daerah yang tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan riil masyarakatnya akan berdampak pada ketidakefesienan kebijakan transfer yang selanjutnya menimbulkan inefisiensi belanja daerah.
Apa yang dipaparkan dalam temuan Wiralaga tersebut adalah gambaran tentang pola pikir Daerah dalam menyiasati bagaimana mendapatkan sumber-sumber ekonomi. Daerah masih menggunakan pola lama, yaitu mengandalkan kucuran dari Pemerintah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Indra Fauzi (2003) pada 12 Propinsi di Indonesia tentang investasi di daerah diperoleh temuan:
• Indeks beban pajak dan retribusi setelah diberlakukan otonomi Daerah meningkat kecuali untuk Jawa Timur dan Jawa Barat. Sulut dan Kalbar adalah daerah yang indeks beban pajak dan retribusinya paling besar masing-masing 0,40 dan 0,42
• Oreintasi Pemerintah Daerah dari persepsi Pengusaha 53% mengatakan bahwa Pemda cenderung mementingkan PAD. 27,1% menilai pelayanan publik dikaitkan dengan PAD, dan hanya 11,4% yang betul-betul berorientasi pelayanan publik.
• Hasil Pajak dan retribusi daerah lebih banyak untuk membiayai birokrasi pemerintah ketimbang untuk meningkatkan pelayanan publik.
• Faktor negatif yang mempengaruhi iklim investasi: pungutan liar (31%); pajak dan retribusi (13%); kurangnya infrastruktur (24,8%); hambatan non tarif (20%), kurangnya keamanan berusaha (15,5%).
Dari dua penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa daya inovasi Daerah dalam menghadirkan excellent public service masih rendah. Keleluasaan wewenang daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berupa otonomi daerah belum digunakan secara optimal untuk membangun daerah. Pendapatan Daerah belum dipahami sebagai fungsi kemakmuran, artinya peningkatan pendapatan Daerah adalah akibat dari kemakmuran yang terjadi pada masyarakat Daerah tersebut. Mindset memanen tanpa kehendak untuk menanam masih terjadi di kalangan sebagian besar penyelenggara pemerintah Daerah. Ini tidak dapat dilepaskan dari masih lemahnya kapasitas manajemen kewirausahaan daerah dan terbuai oleh euphoria otonomi daerah. Padahal dalam era otonomi pemerintah daerah dituntut untuk berperan sebagai penyedia jasa (service provider) yang memungkinkan masyarakat dan dunia usaha di daerah terfasilitasi secara maksimal dalam mengembangkan kegiatannya sehingga diharapkan dapat memacu kegiatan ekonomi di daerah.
Pembangunan di daerah harus diarahkan bagi terpenuhinya pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang memadai dan menciptakan kesempatan kepada warganya untuk berekonomi. Daerah-daerah yang tidak atau sedikit dikunjungi investasi harus mulai memikirkan bagaimana menggerakkan ekonomi daerahnya melalui inovasi-inovasi yang berkelanjutan yang diarahkan pada income generating masyarakat
Pengalaman Membangun di Masa Lalu
Belajar dari masa lalu bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan secara sama kepada semua daerah berakibat kebijakan tersebut tidak efektif, tidak dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Sudah saatnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah. Pemerintah hanya memberikan guideline agar tetap ada konvergensi arah pembangunan.
Dimasa lalu kemajemukan daerah seringkali diabaikan dalam membuat kebijakan pembangunan. Akibatnya kita kehilangan momen untuk membangun kompetensi dan keunggulan daerah. Sampai saat ini masih ada sandungan dalam membangun daerah terutama dalam mengalokasikan dana dana dekonsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pusat melalui departemen masih menganggap lebih tahu ketimbang daerah dalam menetapkan apa yang terbaik bagi daerah. Pengalaman saya menjadi gubernur sering harus meyakinkan pusat yaitu departemen yang mengurusi hal teknis tentang penggunaan alokasi dana dekonsentrasi.
Pembangunan yang fokus akan cenderung lebih cepat memberikan dampak ketimbang pembangunan yang bersifat broad spectrum (model super markeet). Suatu aliran marketing yang dinilai orang sudah kuno namun untuk Indonesia masih relevan adalah school of commodity. Pemikiran school of commodity mengatakan bahwa suatu daerah akan berkembang bila memiliki komoditas unggulan yang mampu dijadikan penghela ekonomi daerah. Komoditas unggulan ini akan memacu perkembangan suatu daerah, infrastruktur dibangun untuk memaksimalkan kinerja komoditas unggulan.
Peninggalan infrastruktur di Jawa dan Sumatra adalah suatu bukti dianutnya pemikiran tersebut. Jaringan kereta api di Indonesia adalah didedikasikan untuk meningkatkan kinerja komoditas unggulan yaitu komoditas perkebunan. Pada era sebelum Perang Dunia II, komoditas Indonesia seperti karet, tembakau, gula dan komoditas perkebunan lainnya adalah menjadi tulang punggung ekonomi Hindia Belanda dan Nederland.

Komoditi sebagai Engine of Growth
Pemikiran school of commodity masih relevan untuk mengembangkan daerah. Mengingat sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak paham tentang arah pembangunan daerahnya. Resources yang terbatas sering digunakan tidak efesien dan efektif. Hanya karena daerah lain sudah memiliki misalnya bandara internasional maka tetangganya tidak mau kalah membangun bandara internasional. Ini adalah pemborosan. Dengan adanya pemetaan komoditi unggulan di masing-masing Daerah maka pengembangan kompetensi Daerah bisa diarahkan menuju spesialisasi unggulan.
Pemikiran yang dikembangkan oleh Porter tentang “Competitive Advantage” yang memaparkan bagaimana suatu Daerah itu berkembang sebenarnya terinspirasi oleh pemikiran school of commodities. Gagasan Porter tentang penentu keunggulan suatu bangsa itu dipengaruhi oleh empat faktor yang saling kait mengkait yaitu: Factor conditions; Firms strategy, Structure and Rivalry; Related and Supporting Industries; dan Demand Conditions. Adanya gugus persaingan domestic (cluster of domestics rivals) antar pelaku kegiatan ekonomi yang sama akan mendorong factor creation, dari sini secara terus menerus akan meningkatkan keunggulan bersaing dalam gugus tersebut.
Percepatan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan sebenarnya dapat dilakukan melalui kebijakan berbasis gugus pulau atau kepulauan. Saya akan mengambil contoh adalah Pembangunan Sulawesi. Sulawesi yang memiliki karakteristik geografis dan alam yang sesuai untuk pengembangan pertanian dan perikanan akan lebih cocok mengembangkan keunggulan bersaing yang berbasis pada pertanian dan perikanan. Sulawesi Summit yang diselenggarakan pada Desember 2003 berhasil melakukan kolaborasi antar provinsi se Sulawesi untuk merumuskan visi Sulawesi 2010 yaitu terwujudnya Sulawesi sebagai kawasan yang memiliki kompetensi dan keunggulan di bidang industri berbasis pertanian, perikanan, dan maritime dengan penataan wilayah dan dukungan moda transportasi yang sesuai dengan karakteristik kawasan sehingga arus pergerakan manusia dan barang semakin efesien dan efektif serta ekonomi kawasan yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi regional dan internasional.” Sebagai dasar kebijakan pembangunan bersama.
Pembangunan yang berbasis pada strategai industrialisasi, tata ruang, dan moda transportasi menjadi agenda utama ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang perkembangan wilayah dan strategi marketing. Dalam sejarah pemikiran tentang marketing dikenal dengan geographical school, suatu pemikiran bahwa kelancaran arus manusia dan barang sangat ditentukan oleh desain tata ruang suatu wilayah. Peran pemerintah dalam menata wilayah akan sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu daerah.
Kebijakan pembangunan yang focus akan memudahkan investasi masuk, karena investor mempunyai gambaran yang jelas akan membuka usaha apa di daerah tujuan investasi. Ada tiga hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi.
1. Keadaan Politik dan Keamanan yang stabil dan memberikan kepastian untuk berusaha.
2. Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha, yang dicari oleh pengusaha adalah keuntungan, pengusaha adalah bukan badan sosial.
Memperhatikan alur pikir pengusaha, maka pemerintah daerah harus mengimbanginya dengan cara berfikir entrepreneurial. Salah satu cirinya adalah (a) mampu mengurai masalah yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dipahami; (b) mampu meningkatkan rasa percaya diri orang lain atau bawahan ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks (McGrath and McMillan, 2000).
Bagi daerah yang belum banyak disinggahi investor pemerintah daerah perlu mengembangkan lima pilar penyelenggaraan pemerintahan jika ingin daerahnya berkembang yaitu:
1. Openness (keterbukaan). Pemerintah bersikap terbuka kepada warganya, keterbukaan ini memungkinkan warganya mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Warga dapat menilai sisi kelebihan atau kekurangan apa yang telah dilakukan pemerintah dan memberikan umpan balik. Dengan demikian terjadi dialog yang focus dan bisa saling sharing. Pemerintah yang terbuka memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipercaya oleh warganya.
2. Participative. Pemerintah suka melibatkan rakyatnya untuk melaksanakan program-programnya cenderung akan lebih disukai. Dilibatkannya warga dalam memberikan masukan kebijakan dan implementasi kebijakan memunculkan sense of belonging masyarakat. Masyarakat menjadi tahu tingkat keterbatasan pemerintah dalam memberikan pelayanan public. Oleh karena itu pemerintah yang partisipatif memungkinkan melakukan devolusi sebagian urusannya kepada masyarakat.
3. Acceptability. Pemerintah yang dapat diterima oleh semua warganya. Salah satu kelemahan penyelenggara administrasi public adalah cenderung menghadirkan pelayanan satu untuk semua tanpa memperhatikan kemajemukan rakyat. Untuk mewujudkan acceptability pemerintah daerah sebaiknya mulai mengubah cara pandang. Rakyat harus dilihat sebagai pelanggan (customer driven). Mulai memperkenalkan customization dalam pelayanan public.
4. Effectiveness. Ini adalah kunci penting untuk merebut hati rakyat. Pemerintah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan public yang efektif. Ini terlihat dari sejauh mana kebijakan dan program itu memenuhi keinginan masyarakat atau mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
5. Coherence. Koherensi atau keruntutan menjadi unsur penting penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan public. Pemerintah harus tidak boleh keluar dari garis kebijakan yang telah dirumuskannya. Koherensi membantu pemerintah focus pada tujuan yang hendak dicapai.
Sampai sekarang ini terutama bagi daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal kontributor utama penggerak perekonomian sebagian besar daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri baik melalui instrument APBD maupun APBN. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut berusaha untuk memfasilitasi Daerahnya agar menjadi tempat yang nyaman untuk tujuan investasi dan meningkatkan daya saing daerah. Sayangnya resources untuk memfasilitasinya sangat terbatas.

Pengalaman Gorontalo
Membangun Daerah dalam perspektif Manajemen Kewirausahaan bukan sekedar menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih mengedepan adalah melakukan inovasi yang berkesinambungan sehingga dicapai best practice dalam penyelenggaraan pemeirntahan. Aspek penting yang sering kurang mendapat perhatian adalah melakukan penataan manajemen pemerintahan daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melihat aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan proses pengembangan ekonomi daerah merupakan penentu penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena menjadi prioritas penataan agar pemerintah daerah Gorontalo memiliki watak kewirausahaan.
Kelembagaan pemerintah daerah adalah bagian yang menjadi perhatian utama dalam inovasi. Organisasi pemerintah provinsi Gorontalo ditataulang berdasarkan prinsip efektivitas, efesiensi dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit pemerintah daerah mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan public yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Inovasi kelembagaan yang dilakukan antara lain melalui capacity building dan perubahan orientasi mind set dari mindset birokratik ke mindset entrepreneur. Lembaga-lembaga yang menangani keuangan, kepegawaian dan kesehatan ditata ulang agar kinerjanya lebih baik, karena fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian itu merupakan inti dari kapasitas manajemen pemerintah daerah. Upaya yang telah dilakukan adalah:
• Memindahkan biro keuangan yang sebelumnya berada di bawah sekretariat daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan penggabungan antara biro keuangan dengan dinas pendapatan daerah. Kepala Badan Keuangan ini dalam organiasi pemeriantah daerah berfungsi sebagai Chief Financial Officer yang bertanggungjawab terhadap kinerja keuangan daerah.
• Merubah biro kepegawaian daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah / Diktlat Daerah. Sejalan dengan garis kebijakan pemerintah provinsi yang mengutamakan pada peningkatan kualitas SDM maka diperlukan suatu institusi yang mampu mengembangkan potensi SDM daerah agar berkinerja maksimal. Badan Kepegawaian Daerah ini didedikasikan sebagai lembaga yang mampu memfasilitasi potensi dan kreativitas pegawai daerah untuk berkinerja maksimal.
• Pembentukan Badan Pelaksana Kesehatan Mandiri (BAPELKESMAN). Masalah kesehatan terutama di kawasan Timur Indonesia sangat pelik, pada satu sisi kekurangan tenaga medis, persebaran penduduk yang tidak merata dan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Pada sisi lain jaminan kesehatan untuk rakyat miskin masih belum terbentuk. Melalui hasil studi dan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya dibuat kerjasama yang merupakan terobosan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat miskin di Gorontalo dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik.
• Pembentukan /mengembangkan lembaga pendidikan unggulan berbasis keunggulan kawasan. Di Indonesia pada umumnya pendidikan dikembangkan hampir seragam tanpa memperhatikan keunikan dan potensi daerah. Gorontalo mengambil inisiatif mengembangkan pendidikan yang berbasis pada keunggulan kawasan. Pola pengembangan ilmiah pokok di Gorontalo berbasis pada bidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian diharapkan nantinya lulusan sekolah-sekolah di Gorontalo sangat mengenali potensi yang dimiliki daerahnya dan mampu memanfaatkan kesempatan yang berkembang di daerah.
• Pemerintah Daerah selain menjalankan otonomi juga mendapatkan tugas perbantuan dari pemerintah nasional. Dalam waktu dua tahun Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memfasiltiasi pembentukan instansi vertical yakni: Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kehakiman/HAM, Kanwil Agama, Kanwil Anggaran Departemen Keuangan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Kanwil BPS, Kantor Imigrasi. Saat ini sedang dipersiapkan adalah Pos Pangkalan Angkatan Laut (sudah beroperasi) ini penting untuk menjaga keamanan laut di wilayah Gorontalo dari pencurian ikan.
• Implementasi zero red tape yaitu meniadakan hambatan birokrasi.

Di bidang kepegawaian Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan inovasi yang cukup radikal. Konsep pengembangan pegawai diarahkan agar pegawai itu inovatif, mampu bekerja secara team work, dapat dipercaya, mampu bekerja cepat dan akurat serta dapat menciptakan kemakmuran daerah. Terobosan yang dilakukan adalah menciptakan nilai-nilai kerja untuk membangun entrepreneurial spirit dalam birokrasi pemerintahan yang mengutamakan pada: inovasi, team work, trustworthiness, prosperity dan speed. Ini adalah inovasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia yaitu menciptakan semacam corporate culture sepertai yang ada pada sector swasta.
Manajemen Keuangan Daerah merupakan aspek penting yang mempengaruhi kinerja Daerah, karena merupakan unsur yang sangat vital dalam membentuk kapasitas manajemen pemerintah daerah. Inovasi yang dilakukan adalah menyempurnakan system pengelolaan keuangan daerah agar system tersebut menjamin terwujudnya akuntabilitas public. Upaya yang dilakukan saat ini adalah:
– Membuat neraca keuangan daerah. Gorontalo adalah salah satu daerah yang pertama membuat Neraca Keuangan Daerah.
– Penerapan tunjangan kinerja pegawai yang tidak berpengaruh terhadap penambahan anggaran pembiayaan daerah. Ini adalah penerapan prinsip performance pays.
Terobosan lainnya adalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah. Gorontalo adalah daerah yang tidak dikarunia kekayaan sumber daya alam yang melimpah.dan bukan daerah industri yang sudah maju. Oleh karena itu perlu ada inovasi untuk membangkitkan potensi ekonomi daerah menjadi sesuatu yang nyata. Kekuatan ekonomi Gorontalo terletak pada dua sector yaitu pertanian dan perikanan.
Pengembangan pertanian difokuskan pada budidaya Jagung karena merupakan tanaman yang secara tradisional sudah dikenal dan dibudidayakan. Maize economy adalah inovasi yang dilakukan oleh pemeirintah Gorontalo. Melalui maize economy dibangun interlinkage antara sector hulu dan hilir untuk mengembangkan nilai tambah komoditas jagung.
Pengembangan ekonomi jagung dengan membangun infrastruktur ekonomi jagung yaitu menyediakan akses jalan produksi, system irigasi lahan kering dengan mengandalkan pompa system gravitasi, dan stasiun pengumpul telah berhasil membentuk sabuk jagung di Gorontalo. Keberhasilan ini juga didukung dengan melibatkan local manager yaitu para camat sebagai gugus terdepan pelaksana kegiatan ekonomi jagung sehingga pemerintah dapat dengan cepat dan akurat memperoleh umpan balik tentang kondisi lapangan.
Dalam waktu satu tahun terjadi peningkatan produksi jagung yang sangat signifikan. Jagung Gorontalo telah disekspor ke Malaysia dan Singapura. Belakangan ini Korea sangat menginginkan jagung Gorontalo. Dikawasan persawahan sekitar Bandara Jalaludin Gorontalo, perusahaan Korea membuat contoh budidya jagung modern dalam rangka berpartisipasi dalam Gorontalo Maize Economy.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui program “Etalase Kelautan: yang diarahkan sebagai wahana transformasi masyrakat nelayan dan pesisir, dari nelayan tradisional menuju nelayan modern yang berorientasi komersil. Melalui penetapan harga dasar ikan, dan fasilitas pendingin movable serta dukungan perbengkelan telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan produksi ikan tangkap di Gorontalo.
Dampak kebijakan inovatif yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo (2002 – 2004), adalah ekonomi tumbuh 7% pada 2004 melampaui Sulut, Sulteng, Sulsel dan terpaut sedikit lebih rendah dari Sultra, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencapai Rp 3,8 juta. Angka kemiskinan menurun dari 72,14% pada tahun 2000 menjadi 32,29% versi BKKBN. Indeks pembanguna manusia mengalami kenaikan yang signifikan.
Indeks Pembangunan Manusia Se Provinsi Gorontalo
Daerah 1999 2002 2004
Prov Gorontalo
Kab. Gorontalo
Kota Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Pohuwato
Kab. Bonebolango
Nasional na
63,3
66,7
na
na
na
64,3 64,1
64,7
67,8
63,9
na
na
65,8 66,39
65,98
69,70
64,37
64,07
65,02
66,24

Sumber: Human Development Report 2001, 2004. Untuk data 2004 dari BPS Gorontalo

Pengalaman seperti ini perlu dipertukarkan sebagai bahan masukan menetapkan kebijakan pembangunan yang mampu memberikan dampak kemakmuran.

10 Mei 2006

Visi dan Networking untuk Pembangunan Daerah KTI

Filed under: Konsep ttg Pembangunan Pemda — irf4n @ 6:58 am

Untuk dapat merumuskan strategi percepatan pengembangan KTI yang operationable perlu diketahui dengan tepat akar masalah penyebab ketertinggalan KTI. Gunar Myrdall, ekonomi Swedia menjelaskan penyebab kumulatif ketertinggalan suatu daerah dengan pendekatan geografis yang berkaitan dengan berkembangnya dual economy. Ia memaparkan bagaimana terbentuknya proses kesenjangan yang terjadi melalui migrasi tenaga kerja, pergerakan modal dan perdagangan.

Dalam paparannya tentang proses penyebab kumulatif dan sirkuler ketertinggalan ia memulai dengan contoh dua wilayah yang telah mencapai suatu tahap proses pembangunan dan menunjukkan kesamaan baik dari segi income per capita maupun tingkat produktivitas, kemudian diasumsikan muncul stimulan baik yang bersifat endogen maupun eksogen. Stimulan tersebut akhirnya menghasilkan disekulibrium di daerah yang satu dibandingkan dengan daerah lainnya. Kekuatan ekonomi dan sosial cenderung akan memperkuat situasi disekulibrium, factor endogen dan eksogen secara terus menerus mendorong daerah tersebut untuk terus berkembang, dampaknya, daerah lain mengalami pengurasan sumber daya, baik sumber daya manusia, modal, dan sumber daya alam sebagai konsekuensi tarikan dari daerah yang mengalami perkembangan spektakuler.

Kesenjangan ini akan semakin terus melebar antara daerah yang satu dengan yang lainnya, daerah yang lebih maju memiliki kesempatan membangun human capital, physical capital, dan social capital lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Tabel di bawah ini dapat digunakan untuk mengilustrasikan kesenjangan antara KBI dan KTI.

 

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Sosial Ekonomi KTI dan KBI

 

 

Luas

(Km)

Pddk

(Juta)

%Pddk

Miskin

PDRB

Rp mlr

PDRB

Per Kapita

Rp juta

 

KTI

 

Kalimantan

Sulawesi

N Tgra

Maluku

Papua

 

KBI

 

Jawa

Sumatra

Bali

 

1.305.430

 

539.460

201.431

68.053

74.505

421.981

 

611.228

 

132.186

473.481

5.561

 

20,637

 

10,948

15,287

7,751

1,977

2,113

 

166.214

120,429

42,666

3,125

 

52,33

 

20,34

21,92

39,43

51,27

54,37

 

22,53

23,75

20,15

8,25

 

160.850,43

 

89.186,26

48.726,58

13.820,32

4.732,38

18.205,21

 

824.178,73

 

585.192,34

224.456,39

14.530,98

 

 

 

7,796.

8,146

3,187

1,783

2,393

8,616

 

4,958.

4,859

5,260

4,650

Sumber: BPS, 2000 diolah.

 

Studi yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia menunjukkan bahwa wilayah-wilayah paling maju dan memiliki daya saing tinggi di Indonesia berada di Jawa dan Bali, sedangkan untuk wilayah Sumatera hanya Sumatera Utara (peringkat 12), satu tingkat di atas median, wilayah Sulawesi memiliki daya saing moderat, untuk wilayah Papua, Maluku dan Nusatenggara semuanya berada di bawah median.

Dengan demikian dapat dikatakan motor penggerak percepatan pembangunan di KTI sebenarnya adalah wilayah Sulawesi. Dalam studi disebutkan bahwa Kalimantan Timur menduduki peringkat kedua (2) dari segi daya saing daerah, predikat tersebut lebih dikarenakan adanya sentra ekonomi eksploratif yaitu tambang berupa gas alam dan sektor kehutanan yang relatif uncoupling dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel di bawah ini memaparkan peta daya saing per wilayah, di mana bila dicermati ternyata motor penggerak perekonomian di KTI saat ini dan mendatang adalah Sulawesi.

Untuk ke depan daerah terutama Propinsi harus mempunyai wawasan kerjasama wilayah dan networking agar laju pembangunan dalam satu wilayah tidak menimbulkan ketimpangan pada satu sisi, dan pada sisi lain untuk mencegah terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat. Selain itu para kepala daerah dituntut mempunyai visionary leadership, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan daerah menjadi realistic, kredibel dan menarik sehingga mampu menimbulkan empati masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama
Tabel 2: Gambaran Daya Saing Wilayah KTI

Sum
Dalam masyarakat yang masih kental nuansa paternalistiknya visionary leadership dapat dijadikan wahana untuk membangun social capital. Social capital dalam ilmu politik, sosiologi dan antropologi dipahami sebagai seperangkat norma, jaringan, dan organisasi di mana melalui itu orang dapat mengakses power dan resources, dan melaluinya pembuatan keputusan dan formulasi kebijakan dibuat. Pada tataran mikro ekonomi social capital menyempurnakan berfungsinya pasar. Pengertian social capital sering direduksi sebagai “a set of ‘horizontal association’ between people: social capital consist of social networks (‘network civic engagement’) dan diasosiasikan dengan norma yang mempunyai efek terhadap produktivitas masyarakat. Fungsi utama dari social capital adalah memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan mutual benefit dari sesama anggota atau asosiasi.

Suatu contoh keberhasilan skema pinjaman untuk kelompok – mulai dari Tontine di Afrika Barat hingga Grameen Bank di Bangladesh bisa berhasil karena anggota mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang sesama anggota dibandingkan bank itu sendiri. Jaringan anggota pengguna pinjaman kelompok memiliki informasi yang sangat komplit tentang reputasi masing-masing anggotanya, dan berhasil mengembangkan embedded alert system dalam organisasi sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan pinjaman.

Perilaku yang tidak terkoordinasi atau perilaku opportunistic yang dilakukan oleh pelaku ekononomi sering membuat kegagalan pasar. Perilaku opportunistic ini terjadi akibat informasi yang tidak sempurna atau adanya insentif yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran akibat lemahnya penegakan hukum. Perilaku oportunistik ini dapat diatasi dengan adanya asosiasi yang kuat yang memungkinkan terciptanya interaksi berulang antar anggota, yang mana akan meningkatkan trust. Cohesive association menciptakan trust dan reciprocity dalam kelompok

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang citizen centered, Kepala Daerah dituntut memiliki kemampuan untuk menjelaskan visinya kepada siapa saja, mitra kerja, masyarakat, dan dunia usaha, ini penting untuk membangun kerjasama dan networking. Kemampuan ini harus diikuti dengan perilaku yang konsisten dan komitmen mewujudkan visi. Visionary leadership ini penting untuk membangun social capital dan menjaga agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (trust in government), yaitu suatu level of confidence dari warga negara terhadap pejabat negara dan pejabat publik bahwa mereka menjalankan tugasnya atas nama publik tetap tinggi. Menurunnya tingkat kepercayaan ini biasanya berkaitan dengan merosotnya kinerja ekonomi, runtuhnya kohesi sosial, dan pemerintah yang tidak efektif.

Studi yang dilakukan Annen (2002) diperoleh temuan bahwa ada hubungan yang signifikan antara social capital dengan kinerja ekonomi. Kualitas social capital ditunjukkan oleh sejauhmana reputasi kerjasama dan kualitas network (jaringan) – ini diukur dengan inklusivitas networks. Kelangsungan kerjasama dalam social network ditentukan juga oleh kualitas komunikasi. Untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas kinerja jaringan penggunaan teknologi komunikasi menjadi penting, teknologi komunikasi ini akan memberikan wadah bagi content komunikasi., dan memberikan ruang bertukar informasi yang pada gilirannya akan mendorong ke arah keterbukaan yang pada akhirnya akan menciptakan trust.

Aliansi dan dan kerjasama selalu melibatkan trust, dalam kerangka percepatan pengembangan KTI, penguatan jaringan kerjasama adalah menjadi kebutuhan, untuk itu perlu keterbukaan dan trustworthiness baik ditingkat pemerintah daerah maupun masyarakat untuk membangun kerjasama. Sulawesi Incorporated adalah cita-cita bersama, hanya dapat diwujudkan bila masyarakat dan pemerintah daerah mampu membangun trust yang bersifat timbal balik, dan mampu melakukan mobilisasi sumber secara ekstensif serta mampu membangun jaringan yang beragam (diversity networks). Bila ini bisa diwujudkan berarti mampu membangun entrepreneurial infrastructure. Entrepreneurial infrastructure ini merupakan modal untuk melakukan aliansi dan sinergi sumber-sumber pembangunan.

Keberhasilan kerjasama ini akan tergantung pada derajat pemahaman bersama apa tujuan yang hendak dicapai dan apa benefit yang akan diperoleh . Ini penting sebagai platform kerjasama. Dalam konteks penciptaan keunggulan daya saing lestari (sustainable competitive advantage) Pemerintah Provinsi Se Sulawesi menggunakan pendekatan the resource-based view, bahwa dimilikinya sumber-sumber ekonomi, yang berupa reputasi pemerintah daerah dan komoditas unggulan yang diarahkan sebagai brand daerah dapat menjadi pemicu daya saing Sulawesi.

Dalam ekonomi klasik, sumber kemakmuran adalah tanah, tenaga kerja dan modal. Kini mesin kemakmuran itu adalah kerja, yang mewujud ke dalam bentuk teknologi, inovasi, ilmu pengetahuan, know-how, kreativitas, dan informasi. Dalam era pemerintahan wirausaha, pengelolaan pemerintahan sama sebangun dengan pengelolaan usaha. Pemerintah perlu membangun, menyempurnakan, melindungi, dan memperbarui pengetahuan yang dimilikinya, untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan pelayanan agar seirama dengan kebutuhan dunia usaha. Aliansi dan sinergi menjadi kebutuhan agar bisa saling berkomuhikasi dan mempertukarkan pengalaman, wawasan ini yang harus dikembangkan dilingkungan birokrasi dan masyarakat.

Tuntutan dunia usaha terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat, tidak ada satu pun pemerintah atau pemerintah daerah yang mampu secara sendirian memenuhi pelayanan yang sesuai dengan keinginan dunia usaha. Aliansi mau tidak mau harus dilakukan bila tidak ingin daerah menjadi terisolasi dan tertinggal. Aliansi dikonsepsikan sebagai suatu perjanjian organisasional dan pelaksanaan kebijakan bersama dalam bentuk jaringan. Aliansi pemerintah provinsi se Sulawesi adalah didedikasikan untuk memacu sektor agrobisnis dan agroindustri.

Dalam konteks membangun sinergi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi se Sulawesi output yang diharapkan adalah terwujudnya brand bagi masing-masing komiditas unggulan dan meningkatnya capabilities daerah. Ke depan diharapkan akan muncul di tingkat dunia komoditas unggulan seperti Makassar Cocoa, Gorontalo Corn, Palu Cashew nut, Menado Coconut yang menjadi benchmarking komoditas sejenis di dunia.

Ini sejalan dengan pemikiran Philip Kotler dan kawan-kawan dalam bukunya The Marketing of Nations yang menyatakan bahwa kebijakan suatu negara yang berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang perilaku produser, distributor, dan konsumen dalam pasar adalah bagian dari branding of nations.

Potensi dan keanekaragaman itu tidak akan nampak jika tidak disertai dengan pembangunan branding yang kuat dan bereputasi. Branding ini memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan reputasi dan pengakuan melalui perceived value dari pelanggannya.

Membangun brand adalah sebuah proses yang berkesinambungan, outputnya adalah reputasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ammon pada 1995 dan 1997, Cuningham 1997, dan Martin & Kettner, 1996 menghasilkan temuan bahwa pemerintah daerah yang mampu memiliki keunggulan daya saing, yaitu yang mampu mencapai kinerja di atas normal pada pelbagai bidang ternyata adalah mereka yang memiliki reputasi sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian dan pengelolaan daya saing lestari menurut para penganut resource based view adalah fungsi dari core resources dan capabilities (antara lain, know-how, culture, dan strategi) yang mana oleh organisasi digunakan sebagai modal bersaing dalam lingkungan yang sifatnya given.

Persaingan antar wilayah akan semakin ketat dalam menarik investasi, kebijakan-kebijakan probisnis yang menarik memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, seperti penyediaan infrastruktur, akses pasar, akses ke sentra produksi. Melalui aliansi pemerintah daerah bisa secara bersama-sama membuat kebijakan yang bersifat lintas daerah untuk menarik investasi atau untuk mengembangkan secara simultan komoditas unggulan di daerah tersebut dengan derajat risiko yang semakin berkurang karena dipikul bersama.

Aliansi dapat meningkatkan kecepatan mengakses pasar. Pemerintah Daerah dapat membantu perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya untuk menjual produk atau jasanya ke luar daerah atau dalam daerah itu sendiri lebih cepat karena adanya networking. Aliansi yang memberlakukan kebijakan yang sama pada satu kawasan memungkinkan pelaku usaha lebih mudah memperluas jaringannya. Perusahaan akan merasa nyaman berusaha dan akhirnya kegiatan ekonomi daerah meningkat yang membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

 

 

9 Mei 2006

System Dynamics = Metodologi Penelitian ?

Filed under: system dynamics — irf4n @ 3:50 am

Tulisan ini berawal dari banyaknya pertanyaan “apakah benar system dynamics dapat digolongkan sebagai metodologi penelitian“. Pertanyaan ini sering muncul disaat beberapa orang rekan yang akan melakukan penulisan tesis dihadapkan pada suatu pertanyaan yang memang cukup pelik. Disatu sisi mereka dihadapkan oleh kenyataan bahwa selama ini dalam penggunaan metode penelitian bidang ilmu sosial mereka dibatasi oleh semacam “aturan” hanya bisa menggunakan tiga pilihan yakni studi kasus, deskriptif survey dan eksplanatoris survey, sementara untuk eksperimen hanya untuk ilmu eksakta. Sedangkan di sisi lain mereka melihat adanya penggunaan metode lain yang menurut mereka telah keluar dari “aturan” yang telah ditetapkan itu. Untuk menjawab hal ini tentunya kita harus kembali kepada pengertian tentang metodologi penelitian.

Metodologi penelitian pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari epistemologi kearah pelaksanaan penelitian. Epistemologi memberi pemahaman tentang cara/teori menemukan atau menyusun pengetahuan dari idea, materi atau dari kedua-duanya serta merujuk pada penggunaan rasio, intuisi, fenomena atau dengan metode ilmiah­­ (Rusidi, 2004 :3). Sehingga bagaimana menemukan atau menyusun pengetahuan memerlukan kajian atau pemahaman tentang metode-metode. Dalam pengertian ini perlu dibedakan antara metode dan teknik. Secara keilmuan, metode dapat diartikan sebagai cara berpikir, sedangkan teknik diartikan sebagai cara melaksanakan hasil berpikir. Jadi dengan demikian metodologi penelitian itu diartikan sebagai pemahaman metode-metode penelitian dan pemahaman teknik-teknik penelitian.

Makna penelitian secara sederhana ialah bagaimanakah mengetahui sesuatu yang dilakukan melalui cara tertentu dengan prosedur yang sistematis (Garna, 2000:1). Proses sistematis ini tidak lain adalah langkah-langkah metode ilmiah. Jadi pengertian dari metodologi penelitian itu dapat diartikan sebagai pengkajian atau pemahaman tentang cara berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir menurut langkah-langkah ilmiah.

Terhadap cara untuk mengetahui dan memahami sesuatu, Babbie (1992) berpendapat :” … science as a method of inquiry – away of learning and knowing things about the world around us “. Dengan demikian untuk memahami dan mempelajari sesuatu yang terjadi di sekeliling kita akan terdapat banyak cara. Walaupun demikian ilmu tetap memiliki ciri tertentu, yang sesungguhnya ciri tersebut berada dalam berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Menurut Pierce (dalam Kerlinger, 1973) terdapat empat metode untuk memahami sesuatu (methods of knowing) yaitu : the method of tenacity (wahyu), the method of authority (otoritas), the a priory method (intuisi) dan the method of science (metode ilmiah). Penelitian termasuk ke dalam metode ilmiah, sebagai metode memahami yang paling baik guna memperoleh kebenaran ilmiah.

Lalu bagaimana dengan system dynamics ?, Richardson and Pugh III (1981) mengatakan : ” system dynamics is a methodology for understanding certain kinds of complex problems”. Yang dimaksud dengan metodologi di sini tidak lain adalah ilmu tentang cara menyangkut logika dalam penelitian ilmiah, yakni keseluruhan sistem, metode, peraturan dan hipotesa yang dipakai dalam memahami permasalahan yang kompleks. Metodologi system dynamics itu sendiri sejalan dengan konsep paradigma yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya berjudul “ The Structure Of Scientific Revolutions “. Paradigma secara umum diartikan sebagai model atau skema. Pemodelan dengan metodologi system dynamics ini makin berkembang pesat sejak diperkenalkan oleh Jay W. Forrester dalam bukunya “ Industrial Dynamics “. Model yang dibuat pada dasarnya merupakan hasil dari suatu upaya untuk membuat tiruan dari dunia nyatanya (Burger, 1966). Untuk mewujudkan hal tersebut, suatu pemodelan haruslah memenuhi (sesuai dengan) metode ilmiah. Saeed (1984) telah melukiskan metode ilmiah ini berdasarkan kepada konsep penyangkalan (refutation) Popper (1969). Metode ini mensyaratkan bahwa suatu model haruslah mempunyai banyak titik kontak (points of contact) dengan kenyataan (reality) dan pembandingan yang berulang kali dengan dunia nyata (real world) melalui titik-titik kontak tersebut. Kemudian barulah model itu dapat dijadikan sebagai suatu dasar untuk memahami dunia nyata dan untuk merancang kebijakan-kebijakan yang dapat mengubah dunia nyata tersebut.

Langkah-langkah yang terdapat dalam proses di atas dilukiskan dalam Gambar 1.

prosdr.jpg

A. System Dynamics Sebagai Strategi Penelitian

Walaupun penerapannya tergolong baru sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan, namun penggunaan metodologi system dynamics ini sudah menunjukkan peningkatan terutama dikalangan mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Di samping itu, penggunaan metodologi ini pun telah lama dikenal pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI).

Secara umum, system dynamics merupakan strategi yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian ”how” dan ”why”, dimana pertanyaan ini dijawab dengan pendekatan struktural. Secara garis besar pendekatan metodologis yang digunakan dalam suatu karya ilmiah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu : pendekatan kotak hitam (black box) dan pendekatan struktural. Pendekatan yang pertama didasarkan pada syarat ketersediaan data sehingga jika tidak tersedia maka pendekatan ini pun tidak dapat digunakan. Secara implisit pendekatan kotak hitam mengkaji suatu fenomena menurut cara berpikir satu arah (sebab terhadap akibat). Walaupun banyak digunakan, pendekatan ini memiliki kelemahan yang mendasar yaitu tidak mampu menjawab pertanyaan ‘’mengapa‘’ suatu fenomena terjadi dan ‘’bagaimana’’ perilaku fenomena tersebut. Emil Salim dalam Koran kompas tanggal 12 Januari 1998 mengatakan bahwa :

“ Pendekatan statistik dan medis untuk melihat aspek kelahiran, kematian, migrasi, urbanisasi, dan pekerjaan dalam masalah kependudukan, sudah sepatutnya tidak dianut lagi. Karena semua itu tak mampu menjelaskan permasalahan yang akan muncul, tak bisa menemukan upaya pemecahan yang tepat, dan mengabaikan sifat dinamis dari manusia, maupun masyarakat. Pernyataan bahwa tingkat urbanisasi tahun 1980 mencapai angka 22 persen, artinya 22 orang dari 100 berdiam di perkotaan, dan akan mencapai 33 persen pada tahun 2000, dinilai tidak cukup kalau tidak diikuti dengan penjelasan mengapa dan bagaimana bisa mencapai angka itu, serta akibat apa yang akan muncul. Begitu pula… “ (Kompas, 12 Januari 1998).

Sedangkan pendekatan kedua yaitu pendekatan struktural, fokus studi penelitian tidak pada data melainkan pada struktur fenomena dan perilakunya. Pendekatan ini didasarkan pada paradigma system thinking.

Dalam pendekatan system thinking dikenal adanya suatu paradigma yang menyatakan bahwa suatu perubahan (perilaku atau dinamika) dimunculkan oleh suatu struktur (unsur-unsur pembentuk yang saling-bergantung, interdependent). Untuk fenomena sosial strukturnya akan terdiri atas struktur fisik dan struktur pembuatan keputusan (oleh aktor-aktor dalam sistem) yang saling berinteraksi. Struktur fisik dibentuk oleh akumulasi (stok) dan jaringan aliran orang, barang, energi, dan bahan. Sedangkan struktur pembuatan keputusan dibentuk oleh akumulasi dan jaringan aliran informasi yang digunakan oleh aktor-aktor (manusia) dalam sistem yang menggambarkan kaidah-kaidah proses pembuatan keputusannya.

 

8 Mei 2006

Ada apa dengan RPJM?

Filed under: system dynamics — irf4n @ 5:35 am

Subject: [sysdyn] RPJM 2004-2009 From: "DINA ASNAWI" Date: Tue, May 17, 2005 10:47 am To: sysdyn@yahoogroups.com Cc: dinafireza@yahoo.com

Dear rekans,

Saya ingin sedikit beropini perihal buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, suatu "buku resep" kabinet SBY-Kalla untuk 5 tahun kedepan.

Saya pelajari program per program yang tersaji dalam buku itu. Kesimpulan sementara yang saya peroleh, bahwa belum terdapatnya inter-relasi antar program tersebut, sehingga nuansa 'ego' sektoral masih terasa. Jadi, secara hipotetik, belum adanya pemikiran dalam perspektif kesisteman atas upaya penemuan solusi dari persoalan bangsa.Namun demikian, buku ini perlu juga diapresiasi atas semangat pelibatan masyarakat secara luas dalam proses pembangunan.

Belum terdapatnya inter-relasi dalam program-program yang disampaikan tersebut, apalagi ditambah dengan sulitnya menjalin koordinasi, dikhawatirkan terjadi 'redundancy' aksi-aksi Pemerintah dalam rumusan kebijakan publiknya.

Bila kita kembali merujuk pendapat Mochtar Lubis dalam bukunya yang sangat terkenal berjudul "The Indonesian Dilemma", disebutkan bahwa salah satu watak bangsa Indonesia adalah memiliki ingatan yang pendek dan kurang menyukai berpikir lateral. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan gizi dan mutu pendidikan, generasi yang berwatak seperti ini udah mulai berkurang..

Dr. Edward Bono menyebutkan, lateral thinking is concerned with 'possibilities' or what 'might be' as against the normal logic which is concerned with 'truth' and 'what is'. Jadi, semacam thinking for creativity.

Formulasi kebijakan publik yang menggunakan berpikir sistem sebagai paradigma, bukan sebagai 'tools', agar rumusan kebijakan publik yang dihasilkan tepat, salah satu prakondisinya adalah kemampuan 'lateral thinking'.

System thinking dalam prosesnya merupakan kombinasi antara persepsi dan logika yang sudah menjadi hukum alam senantiasa mengandung 'feedback' dan secara kreatif berpikir adanya 'possibilities' atas suatu hubungan sebab-akibat.

Terlepas dari persoalan pikir-memikir, proses formulasi kebijakan publik di Indonesia pun masih menyimpan persoalan tersendiri..

Mungkin salah satu sebabnya adalah manajemen publik kita pun masih perlu tindakan pembenahan..

Salam,
Dina Nurul Fitria
Sedang 'learning' untuk mampu berpikir lateral.

Subject: Re: [sysdyn] RPJM 2004-2009 From: drhk@indo.net.id Date: Tue, May 17, 2005 3:55 pm To: sysdyn@yahoogroups.com

Dear rekans juga,

Rasanya senang sekali membaca pakar pakar kesisteman pada berceritera tentang dunia sistem dan seluk beluk praktik sistem di Negeri Kita yang tidak mengenal sistem ini. Senang karena saya merasa kembali ke alam dulu, itu dulu ketika belajar Sistem Science di Michigan State University 12 tahun yang lalu. Ya waktu itu pulang dengan bangga mengantungi ijasah S3 dalam Agricultural Technology and System Management. Eh pulang di negeri sendiri kok rasanya menjadi orang asing yang seperti tukang obat. TETUKO. Sing teko ora Tuku, Sing Tuku ora Teko- teko.

Sekarang buaaaaanyak sekali min temin yang bicara kesisteman. Aku jadi pengin juga omong. Bicara bagaimana dulu berdiskus masalah CHAOS DALAM PERSEPSI MODELING, DAN STABILITY DALAM PEMAHAMAN SUATU MODEL SISTEM. uASYIIIIK TENAN. Tapi, ternyata perjalanan ternyata tidak dekat. masih jauh. Contoh, Ibu ini bicara tentang RPJM pemerintah SBY yang bagus tapi kok gak ada kaitan satu program dengan program yang lain dilihat dari sisi Kesisteman. Ya memang iya, karena kita atau ibu melihat dari kaca mata sistem, sistem sistem, input, output, komponen, linkages, desirable undesirable output, sistem parameter, design parameter etc. Betul bu, gak salah. Maaf ya. Kita memang belajar sistem. Kita hidup di suatu masyarakat ( umumnya), yang tidak mengenal sistem, dan kesisteman. Mengenal yang lain, tapi bisa kita terjemahkan lagi, atau kita urai lagi dalam pemahaman sistem. Komentar saya itu saja.

Go ahead with SYSTEM. WE ARE PART OF THE SYSTEM.

HANDAKA

Subject: RE: [sysdyn] buku RJPM From: "DINA ASNAWI" Date: Thu, May 19, 2005 1:41 pm To: sysdyn@yahoogroups.com

Ass.Wr.Wb,
Terimakasih atas respon dari Bp Dr Handaka atas opini saya.

Saya menelaah RJPM Kabinet SBY-Kalla, adalah inisiatif sendiri, tidak terkait dengan pekerjaan riset yang sedang saya lakukan.

Buku RJPM kebetulan saya dapatkan dari ayah saya, pada saat beliau tergabung bersama Tim Penanggulangan Bencana Aceh, mendapatkan buku tersebut dari seorang stafnya Bapak Wapres Jusuf Kalla. Saya yakin, di toko buku telah tersedia.

Untuk Pak Tomy, kebetulan sekali saya dan tim sedang mengerjakan riset yang terkait dengan sektor pertanian tentang aspek institusinya dalam kerangka Sistem Inovasi Pertanian.

Pada tahun pertama (2004), kami menggunakan konsep NETWORK THEORY untuk menelusuri aktor yang memiliki fungsi dan peran dalam sistem inovasi pertanian. Pada tahun kedua (2005), kami menggunakan metodologi SYSTEM DYNAMICS untuk mendapatkan struktur persoalan insentif berkenaan dengan inovasi teknologi dan diseminasi penelitian.

Pak Tomy dan teman-teman milis yang punya interest yang sama dengan riset ini, mungkin kita bisa share informasi dan pengalaman tentang seluk-beluk sistem pertanian ya…Sebagaimana tujuan dari milis ini ya Pak Teten untuk saling berbagi informasi kan..:)

Seandainya dalam RJPM 2004-2009 menjadikan peningkatan produktivitas "sistem pertanian", bukan "sektor pertanian" lho.. Saya optimis persoalan bangsa terutama terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, secara bertahap dapat diatasi.

==dina==

Subject: RE: [sysdyn] buku RJPM From: tomyp@cbn.net.id Date: Thu, May 19, 2005 4:49 pm To: sysdyn@yahoogroups.com

Ass.Wr.Wb. Terima kasih atas respon dari Ibu Dina, Kita dapat berbagi pengetahuan tentang riset di sektor pertanian. Saya memiliki bahan-bahan ttg agro-innovation system, apabila Ibu memerlukan insya allah saya akan kirim lwt mailing list sysdyn ini. Saya kira dalam mengembangkan sistem inovasi pertanian, kita perlu membangun Pusat pembelajaran Inovasi Agribisnis (agro-innovation learning center) sebagai wahana untuk membangun agroteknopreneur yang akan mengubah wajah pertanian Indonesia. Saat ini saya jg sdg belajar menggunakan metodologi system dynamics dalam penelitian disertasi ttg rancangbangun manajemen rantai pasokan (supply chain management) agroindustri hilir teh, salah satu pembimbingnya Pak Tasrif, apabila teman-teman di mailing list ini ada yang mempunyai minat yang sama, kita bisa berbagi informasi dan pengetahuan mengenai hal tsb. Saya sependapat dengan ibu Dina, apabila para pengambil kebijakan (pemerintah) dan para pelaku agribisnis berpikir sistem (termasuk akademisi dan penelitinya) maka perekonomian Indonesia akan bangkit.

Wassalam, Tomy

Subject: RE: [sysdyn] RPJM 2004-2009 From: "Akhmad Hidayatno" Date: Fri, May 20, 2005 9:23 am To: sysdyn@yahoogroups.com

Bapak,
Di website bappenas sudah lengkap terdapat RPJMN termasuk versi-versi lamanya

silahkan ke
http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=viewcat&ceid=-2&catid=6&bid=32&cid=15

atau untuk PP 7/2005 tentang RPJMN yang telah disahkan oleh Presiden

http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=2050

System Dynamics for Beginers !

Filed under: system dynamics — irf4n @ 2:57 am

Artikel ini di copy dari milis system dynamics (sysdyn@yahoogroups.com)

Subject : [sysdyn] for beginers : mengapa harus berpikir sistem From : "Teten W. Avianto" Date : Wed, May 11, 2005 2:31 pm
Rekan-rekan,

Ini obrolan imajiner antara saya dan beberapa penulis buku system dynamics.
Maksudnya yah… for beginer..gitu loh

Teten : Mas, kenapa kita harus berpikir sistem ?

Dennis Sherwood : Berpikir sistem itu untuk menghindari "twin danger of silo mentality".

Teten : Binatang apakah itu, Mas ?

Dennis Sherwood : Yaitu suatu keputusan penyelesaian masalah di suatu tempat, tapi
mengakibatkan masalah baru di tempat lain. Atau menyelesaikan masalah sekarang ini
tapi mengakibatkan masalah baru yang lebih besar di kemudian hari.

Teten : Ooooo…….. gitchu….

Reff.
Dennis Sherwood, Seeing The Forest for The Trees a Manager's Guide to Applying
Systems Thinking, Nicholas Bealey Pub., London, 2002.

Terima kasih buat : Bu Jaziar dan Bu Dina atas sumbangan bukunya untuk SP-ITB. Pak Adil buat beasiswanya.

Wassalam,
Teten Avianto

Makasih Mas Teten.
Saya ada pendapat lain bukankah setiap penyelesaian atau apapun keputusan yang kita ambil akan mempunyai impact terhadap kitanya dan sekelilingnya, terkait dengan siklus dimana kita berada? Hanya saja ada yang berimbas positif atau negatif Yang dikatakan Pak Suryo Adi ini betul dan saya setuju. Segala bentuk tindakan kita akan selalu diiringi dengan dampak baik positif maupun negatif. Hanya saja kalo sebelum melakukan tindakan tersebut, kita menggunakan pendekatan sistem dan dilakukan dengan sistematis, diaharapkan dampak negatifnya akan minimum bahkan bisa tidak siknifikan. Hehe…. Bagus juragan Teten… Apa sudah ikut jadi wangi karena pandan?.

Tulisan anda mentrigger saya ingin merespond. Begini… Kebetulan saya baru saja mempersiapkan presentasi sebagai dasar atau landasan berfikir untuk mengkaji kembali organisasi IPB. Pendeknya bagaimana menjadikan organisasi IPB bisa mengantarkan IPB menjadi organisasi yang innovative. Cita-citanya begicuh… Dimana istilah "silo" kental betul untuk masalah-masalah manajemen. Di kebanyakan kasus manajemen industri pangan yang saya ajarkan, sebagian besar manager di Industri pangan (sebenarnya di industri yg lain juga "kayaknya" sama, mereka dibesarkan dalam "silo" mereka mulai dari kariernya di level manager paling bawah, sampai menjadi senior manager. Secara TIDAK SADAR, proses seperti yang "lumrah" ada itu, telah menjadikan repotnya membentuk "top team" di organisasinya. Tantangan organisasi kedepan, baik industri maupun perguruan tinggi, menurut keyakinan saya arahnya adalah menuju model organisasi yang innovative. Dan cara berfikir sistem menjadi sangat mutlah diperlukan.

Mengapa? Hampir di seluruh lini model organisasi yang "responsif", bisa survive terhadap proses persaingan yg "keras" dan "ketat" dengan organisasi pesaingnya membutuhkan basis berfikir sistem yang kokoh. Begitu kita berbicara sistem, maka pemikiran-pemikiran integratif akan tersusun dengan sendirinya. Cara pandang kita menjadi "TIDAK PARSIAL". Pada mulanya memang sulit, tetapi ketika kita terbiasa dengan proses-proses optimasi, baik optimasi waktu, sumberdaya, maupun lainnya untuk mendapatkan "proses" yang efektif dan efisien, sehingga organisasi kita "produktif". Lama-lama "gapah" juga (kate orang betawi tuch….).

Di masa depan, kebutuhan kualitas "leader" tidak cukup sekedar menjadi pemimpin yang biasa saja, tidak cukup juga menjadi pemimpin yang operasional, bahkan belakangan menjadi pemimpin yang kreatif juga dibantah masih kurang cukup. Di masa depan kita memerlukan atau diperlukan untuk menjadi pemimpin yang strategis…. bahasa Ciamis-na teh, kudu janten "strategic leader". Nah loh… Mana mungkin menjadi strategic leader jika cara berfikirnya tidak berfikir sistem??????

Eh…. udahan doeloe, paur dikira menggurui sama guru kan gak baik ya gak? ya gak? ya gak????? Salam sono membentuk masyarakat Sysdyn Indonesia.
Wabillahit taufiq wal hidayah. Wassalam w.w.
Adil
===============

Akur, setuju banget. Karena kalau gak salah persepsi atau penalaran melalui system dynamics kita sebenarnya melihat secara global (makro), baru kemudian kita melakukan kajian atau pendekatan secara spesifik (mikro) sehingga apa yang kita tetapkan atau pilih tidak memberikan hasil negatif point tapi justru memberikan suatu dampak yang signifikan. Artinya segala pengorbanan yang terjadi sisi positifnya > dari pada sisi negatifnya. Ampun mohon maaf, beri dong ilmunya biar gak kepleset.

The Rubric Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.